Di media sosial, muncul banyak unggahan yang menunjukkan penolakan masyarakat terhadap petugas Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026. Apa yang melatarbelakangi penolakan tersebut? Benarkah fenomena ini menjadi cerminan negara yang tak lagi dipercaya?

Pengamat politik sekaligus peneliti Akademi Hukum dan Politik Yogyakarta, Ahmad Farisi, dalam artikel Opini Kompas edisi 11 Juli 2026, menilai fenomena tersebut sebagai cerminan negara yang tak lagi dipercaya. Menurut Farisi, penolakan masyarakat bukan lagi sekadar penolakan biasa, melainkan mulai menyerupai perlawanan terbuka terhadap otoritas negara dan pihak-pihak yang dianggap mewakilinya.
Ia menjelaskan, penolakan di berbagai daerah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi-politik yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan parlemen dinilai gagal menjalankan fungsi representasi rakyat sehingga semakin memperdalam rasa kecewa masyarakat.
Dalam pandangan masyarakat, PPL SE2026 dipersepsikan sebagai representasi negara, yaitu pihak yang selama ini dianggap tidak hadir membela kepentingan mereka. Akibatnya, ketika petugas datang, sebagian warga meluapkan kekecewaan dengan menolak pendataan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan ekonomi yang mereka rasakan.

#indonesia
#viral
#badanpusatstatistik