Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau Application Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO. COM – Rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas menuai sejumlah respons.

Kini, Pemerintah mulai mengkaji rencana tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi.

Rencana tersebut, dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Aknolt Kristian Pakpahan, pembatasan pembelian BBM Pertalite bagi masyarakat ekonomi atas, khususnya kelompok desil 9– 10 dinilai tepat.

Aknolt sepakat bahwa subsidi energi semestinya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara kelompok desil 9– 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi sehingga tidak tepat jika masih menikmati BBM bersubsidi.

” Saya melihat arah kebijakannya seharusnya bukan sekadar melarang orang kaya membeli Pertalite, karena ini juga akan menjadi sulit di lapangan bagaimana membedakan kelompok desil 9-10 dengan kelompok lainnya, tetapi menjadikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak,” jelasnya, Rabu (12/8/2026), dilansir TribunJabar.id.

Meski demikian, Aknolt meminta pemerintah tidak menerapkan pembagian desil 9– 10 secara kaku.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat tak selalu dapat merepresentasikan keadaan sebenarnya jika hanya mengacu pada kategori statistik tersebut.

” Bisa saja, ada kelompok masyarakat yang secara statistik mungkin berada di sekitar desil 7-8, tetapi memiliki beban ekonomi yang cukup berat, misalnya keluarga dengan banyak tanggungan atau masyarakat yang tinggal di daerah yang belum memiliki transportasi publik memadai,” imbuh Aknolt.

Aknolt juga berpendapat bahwa fokus utama pemerintah seharusnya bukan sekadar membatasi masyarakat mampu membeli Pertalite.

Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Lantas, apa dampaknya bagi kelompok kelas menengah?

Di sisi existed, Aknolt menjabarkan soal pembatasan Pertalite yang berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat, termasuk kelompok kelas menengah yang masih mengandalkan Pertalite untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Menurutnya, kelompok tersebut cukup rentan terdampak apabila kebijakan diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.

” Memiliki kendaraan tidak otomatis berarti seseorang mampu membeli BBM nonsubsidi. Seorang pekerja kelas menengah, bisa saja memiliki mobil untuk kebutuhan pekerjaan,” terang Aknolt.

Tetapi, kelompok tersebut juga masih harus menanggung berbagai kebutuhan. Mulai dari biaya kesehatan dan pendidikan hingga cicilan pinjaman serta pengeluaran rumah tangga lainnya.

” Jika kelompok tersebut tiba-tiba harus beralih dari Pertalite ke Pertamax, biaya transportasi keluarga akan meningkat,” kata Pengamat dari Unpar itu.

Dalam jangka pendek, lanjut Aknolt, kenaikan biaya itu, dapat mengurangi pendapatan yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat kelas menengah.

” Dampaknya bahkan dapat meluas ke sektor usaha. Peralihan ke BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan biaya transportasi produsen dan pedagang,” terangnya.

” Jangan sampai pembatasan pembelian Pertalite malah memperlemah kelas menengah yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya hidup karena situasi geopolitik global yang terus terjadi,” imbuh Aknolt.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap dan terukur.

Aknolt juga menilai, Pemerintah perlu memperbaiki transportasi publik dan memastikan ketersediaan BBM nonsubsidi dengan harga yang relatif terjangkau.

3 Hal yang Harus Disiapkan Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Aknolt membeberkan tiga hal utama yang harus disiapkan pemerintah agar pembatasan Pertalite tak memicu keresahan maupun antrean panjang di SPBU.

Mulai dari data desil hingga kesiapan infrastruktur electronic dan sistem pembayaran.

( Tribun-Video. com).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite, Apa Dampaknya bagi Kelas Menengah? Pengamat Beri Penjelasan, https://www.tribunnews.com/bisnis/7867710/pemerintah-kaji-pembatasan-pertalite-apa-dampaknya-bagi-kelas-menengah-pengamat-beri-penjelasan.
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih.
Editor: Wahyu Gilang Putranto.

Editor Video: VP Magang Embun Fauqotussilfia.
Uploader: Winda Rahmawati.

#Pertalite #BBMSubsidi #PembatasanPertalite #BBM #SubsidiBBM #KelasMenengah #EkonomiIndonesia #Pemerintah #KementerianKeuangan #KementerianESDM #SPBU #KebijakanPemerintah #HargaBBM #BeritaEkonomi #BeritaNasional #BeritaTerkini.