1.1 Latar Belakang Sinkronisasi sektor-sektor pembangunan merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan pariwisata yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pembangunan pariwisata terpadu (integrated tourism development) terkait erat dengan berbagai sektor dan aspek yang tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam upaya memaksimalkan keterkaitan antar sektor pembangunan tersebut, Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisataan merupakan salah satu jawaban yang dapat mengakomodasi konstelasi tersebut, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan perubahan kondisi saat ini. Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisataan diperlukan untuk; menghindari pembangunan yang bersifat sektoral, tumpang tindih atau terbengkalai karena saling mengharap; menghindari pembangunan pariwisata yang tidak terencana (bongkar pasang); dan meminimalisasi dampak negatif pariwisata yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positif pariwisata. Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisataan kabupaten Bone dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan kepariwisataan Kabupaten Bone pada tingkat provinsi maupun nasional dan yang tidak kalah pentingnya agar dapat bersinergi secara positif, dan menghindarkan benturan antar daerah. Selain itu, Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bone juga dapat memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait dalam mengembangkan kepariwisataan yang akan mengarahkan siapa yang akan berbuat apa, baik untuk instansi tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kaitan antar sektor dalam sistem kepariwisataan. Pengembangan pariwisata kabupaten Bone sebagai daerah tujuan wisata unggulan provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kepopuleran alam dan potensi budaya yang cukup dikenal sehingga dalam pengembangannya tentu membutuhkan perhatian khusus dari para stakeholders untuk saling berinteraksi dan bersinergi satu sama lainnya. Dalam roadmap dan strategi pengembangan destinasi pariwisata nasional yang memposisikan provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu destinasi unggulan di luar Jawa-Bali sekaligus menempatkan kabupaten Bone sebagai Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kawasan selatan dalam pengembangan destinasi unggulan di provinsi Sulawesi Selatan.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *